nusakini.com--Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengenai pemberhentian Gubernur Nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). 

"Jadi Presiden bertanya kepada kami mengenai hasil rapat paripurna. Hasil sudah kita kirim ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Mudah-mudahan secepatnya ada Keputusan Presiden (Keppres)," ujar Tjahjo kepada wartawan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (6/6). 

• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Mendagri: Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya Masyarakat Indonesia
• Mendagri Dukung Langkah KPU, Bawaslu dan Bareskrim Usut Tuntas Pembuat dan Penyebar Berita Hoax

Dia menjelaskan, keberadaan Keppres merupakan dasar pemberhentian tetap kepada Ahok atas jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Keppres merujuk surat pengunduran diri yang diajukan Ahok pada Mei lalu dan sudah dirapatkan dalam paripurna DPRD DKI Jakarta. 

"Keppres nantinya juga akan menjadi dasar pengangkatan Djarot Syaiful Hidayat sebagai Gubernur DKI Jakarta definitf hingga Oktober. Waktu pelantikannya menanti Presiden. Pak Djarot tidak akan didampingi wakil sebab masa jabatannya kurang dari enam bulan," kata Tjahjo. 

Dia menambahkan, tugas Djarot selama enam bulan mendatang antara lain menyiapkan pelantikan gubernur DKI Jakarya terpilih periode 2017-2022 dan memastikan program strategis pemerintah tidak mengalami hambatan di daerah. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan pemerintah pusat tidak akan memperlambat pelantikan Djarot untuk menggantikan Ahok. Sebab, pergantian tersebut memang sudah seharusnya dilakukan. (p/ab)